.jpg)
 |
| Ilustrasi Keterbukaan Sistem Informasi Desa |
BENGKAYANG, bordertv.online – Masyarakat di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, semakin khawatir terhadap kurangnya transparansi informasi publik di 122 desa yang ada di wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran potensi penyelewengan dana desa oleh aparatur desa yang tidak memberikan akses informasi yang memadai kepada warganya.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah warga desa mengungkapkan kekecewaan terhadap manajemen dan pengelolaan dana desa yang tidak transparan. Masyarakat menganggap bahwa minimnya informasi terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa mengakibatkan ketidakpuasan dan kehilangan kepercayaan mereka terhadap aparat desa.
"Seharusnya, setiap penggunaan dana desa harus bisa diakses dan diketahui oleh masyarakat. Namun, di daerah kami, informasi terkait proyek dan penggunaan anggaran sangat sulit didapat," ungkap salah seorang warga di salah satu Desa yang menolak disebutkan namanya.
Menurut data yang dihimpun, kurangnya keterbukaan informasi ini tidak hanya terjadi di satu desa, tetapi menyeluruh di 122 desa di Kabupaten Bengkayang. Masyarakat meminta agar pemerintah daerah lebih aktif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
Bahkan, beberapa organisasi masyarakat sipil di kabupaten tersebut telah melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran desa. Mereka menyatakan bahwa transparansi dan partisipasi publik merupakan kunci untuk mencegah kemungkinan penyelewengan dana.
"Penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa dapat diminimalisir jika ada keterbukaan informasi. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan dana, mulai dari perencanaan hingga pelaporan," kata koordinator salah satu lembaga swadaya masyarakat.
Pihak pemerintah Kabupaten Bengkayang diharapkan segera melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan akses informasi publik dan memperkuat sistem pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan juga menjadi harapan untuk memperbaiki situasi ini.
Dengan adanya masalah ini, diharapkan pihak berwenang segera menanggapi keluhan masyarakat dan melakukan tindakan nyata untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel. Transparansi dalam penggunaan dana desa bukan hanya penting untuk kepercayaan masyarakat, tetapi juga untuk pembangunan desa yang lebih baik di masa depan
Rep. Latip Ibrahim
