.jpg)
.jpg)
KALIMANTAN BARAT bordertv.online – Menyikapi masalah gagalnya siswa SMAN 1 Mempawah ikut test masuk Sekolah Perguruan Tinggi Negeri (SPTN) mendapat tanggapan dari Suryadman Gidot, seorang Pengamat Pendidikan dan Tokoh Politik terkemuka di Kalimantan Barat. Sungguh suatu yang sangat memprihatinkan kejadian Di SMAN 1 Mempawah, Gidot meminta tanggungjawab dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Kabid SMA, Kepala Sekolah dan Tim terhadap gagalnya siswa ikut test masuk SPTN tahun Ini.
Dalam sebuah tulisan yang dikirim via WhatsApp pada hari Rabu, 5 Februari 2025, Suryadman Gidot menjelaskan bahwa banyak siswa yang seharusnya memiliki peluang baik untuk diterima di PTN, namun gagal karena berbagai masalah administrasi dan bimbingan yang kurang memadai. Ia menyebutkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh para pejabat pendidikan tersebut, termasuk komunikasi yang efektif, penjelasan yang jelas terkait proses penerimaan, dan pendampingan bagi siswa dalam persiapan ujian.
"Setiap tahun, kita selalu menemukan fakta bahwa banyak siswa yang tidak berhasil masuk PTN. Namun, apa yang terjadi kali ini sejatinya bisa dicegah jika saja pihak-pihak yang terlibat lebih proaktif dalam mendampingi anak-anak kita," ujar Suryadman.
Gidot juga menilai kelalaian pihak sekolah membimbing para siswa dalam persiapan masuk perguruan tinggi, membuat siswa patah semangat serta mengecewakan para orang tua yang telah mempercayakan bimbingan penuh terhadap anak-anaknya kepada pihak sekolah di tingkat SMA.
"Kegagalan siswa ikut test masuk SPTN melalui jalur non tes merupakan tindakan yang merugikan dan menggagalkan masa depan siswa, betapa tidak siswa yang bercita-cita masuk SPTN dengan mempersiapkan diri melalui belajar dengan mendapatkan nilai terbaik dan orang tua sudah mempersiapkan diri dengan berhemat untuk pembiayaan anaknya masuk Perguruan Tinggi Negeri dikecewakan dengan lalainya pihak sekolah mempersiapkan siswa untuk berkesempatan masuk SPTN." Terangnya
Dia mengkritik kurangnya perhatian dari Kadis dan Kabid SMA dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada sekolah-sekolah. Selain itu, Suryadman Gidot juga menyoroti kinerja Kepala Sekolah dan Operator yang seharusnya menjalankan tugas mereka dengan baik, namun banyak di antara mereka yang tidak memanfaatkan Teknologi Informasi dengan maksimal untuk membantu siswa.
"Saya memandang hal ini sebuah kejahatan bidang pendidikan, terlebih ditengah-tengah kabupaten kota dan provinsi berlomba meningkatkan IPM. Gubernur kalbar untuk segera mengevaluasi Kadis Dikbud Provinsi, Kabid SMA, Kepala Sekolah. Apabila diketahui penyebabnya ada kelalaian untuk segera memberi sanksi.
pemberian sanksi ini supaya kejadian seperti di mempawah tidak terjadi lagi. Kejadian di mempawah tidak menutup kemungkinan terjadi juga di Kabupaten-Kota lain." Tegasnya
Lebih lanjut, Suryadman Gidot menjelaskan bahwa beberapa masalah yang sering muncul meliputi kurangnya sosialisasi terkait jadwal dan prosedur pendaftaran SPTN, serta ketidakpahaman sebagian besar siswa mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. "Banyak dari mereka tidak mendapatkan bimbingan yang cukup, sehingga ketika waktu pendaftaran tiba, mereka sudah kehabisan waktu untuk mempersiapkan diri," tambahnya.
Suryadman Gidot juga menyarankan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan yang ada, serta perlunya peningkatan kapasitas bagi para pendidik dan pengelola pendidikan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. "Kami butuh perubahan yang nyata, agar generasi muda kita tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," tegasnya.
Sebagai penutup, Suryadman berharap agar Gubernur dan para Pejabat Pendidikan di Kalbar dapat segera mengaktifkan UPT Dikbud di beberapa daerah antara lain sebagai berikut:
1. Sambas, Bengkayang dan Kota Singkawang)
2. Mempawah dan Landak
3. Pontianak dan Kubu Raya,
4. Sanggau Dan Sekadau
5. Ketapang Dan Kayong Utara,
6.Sintang Dan Melawi, Dan
7. Kapuas Hulu.
Serta Segera Membentuk Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar Sebagai mitra dalam peningkatan IPM Kalbar Melalui Sektor Pendidikan, dan mendengarkan suara masyarakat dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian mereka. Ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk memajukan pendidikan di Kalimantan Barat," pungkasnya.
Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan dapat membuka jalan bagi perbaikan sistem pendidikan yang lebih baik di Kalimantan Barat, serta memastikan bahwa setiap putra-putri daerah mendapatkan dukungan yang memadai dalam mencapai cita-cita mereka.
Rep. Latip Ibrahim
