.jpg)
.jpg)
 |
| Ilustrasi Gedung Sekolah Perguruan Tinggi Negeri, dan Siswa SMA |
KALBAR, bordertv.online – Isu mengenai gagal masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui tes Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025. oleh sejumlah siswa di SMA 1 Mempawah telah menarik perhatian publik. Namun, beberapa pihak menilai perhatian yang diberikan hanya kepada satu sekolah tidaklah adil, mengingat banyak sekolah lain di kabupaten sekitarnya yang juga menghadapi masalah serupa.
Salah satu contoh mencolok adalah Kabupaten Bengkayang, di mana empat SMA dilaporkan tidak ada siswa yang berhasil masuk ke PTN melalui tes Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) pada tahun ini. Kendati SMA 1 Mempawah menjadi sorotan utama, kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ini lebih luas dan tidak hanya terfokus pada satu institusi pendidikan.
Empat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Bengkayang, yaitu SMAN 2 Bengkayang, SMAN 1 Sungai Betung, SMAN 1 Tujuh Belas, dan SMAN 1 Sungai Raya, juga mengalami hal yang serupa.
Menanggapi permasalahan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono, Sekolah tingkat SMA adalah kewenangan provinsi Kalimantan Barat. "Secara tugas pokok dan fungsi SMA kewenangan dari Disdikbud Propinsi, namun dari sisi Pemerintah khususnya Disdikbud ya berharap semua bisa terlaksana dengan baik mengingat Layanan Pendidikan Bermutu untuk semua dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi idaman bagi setiap siswa" ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
Aktivis pendidikan Kalimantan Barat, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan, "Kita perlu melihat masalah ini secara holistik. Banyak sekolah di daerah lain yang juga berjuang dan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendorong pembenahan sistem pendidikan secara keseluruhan, bukannya hanya menyalahkan sekolah tertentu."
Sejumlah orang tua siswa juga mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap stigma yang diletakkan pada SMA 1 Mempawah. Menurut mereka, penyebab gagal masuk PTN adalah masalah sistemik, seperti kurangnya sosialisasi informasi dan kurangnya bimbingan belajar yang memadai di sekolah-sekolah tersebut.
"Kami merasa tidak adil jika seluruh kesalahan ditujukan kepada satu sekolah saja. Semua ini merupakan tanggung jawab kolektif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga lembaga pendidikan," ujar salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.
Untuk itu, beberapa organisasi pendidikan menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyediaan sumber daya yang lebih baik agar semua siswa, tidak hanya di SMA 1 Mempawah, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian mereka memasuki PTN. Diharapkan, dengan pendekatan yang lebih inklusif, permasalahan serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.
Rep. Latip Ibrahim
