.jpg)
.jpg)
 |
| Ilustrasi Susasa Musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) |
BENGKAYANG, bordertv.online - Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) di beberapa desa di Kabupaten Bengkayang belakangan ini menuai kritik dari masyarakat. Banyak warga menilai bahwa kegiatan tersebut hanya dilakukan sebagai formalitas belaka, tanpa adanya tindak lanjut yang jelas dan sosialisasi hasil yang transparan.
Musyawarah Desa merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa. Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, banyak peserta yang mengungkapkan kekecewaan karena hasil musyawarah yang dihasilkan tidak pernah disosialisasikan kepada publik.
Seorang warga disalah satu Desa mengungkapkan, "Setiap kali ada musyawarah, kami hadir dan memberikan pendapat. Namun, setelah itu kami tidak tahu apa yang terjadi dengan hasilnya. Seolah-olah hanya jargon yang diciptakan tanpa ada implementasi yang nyata."
Kondisi ini tampak serupa di beberapa desa lainnya, di mana oknum perangkat desa disinyalir hanya mengikuti prosedur tanpa melibatkan masyarakat secara maksimal. Hasil musyawarah yang seharusnya menjadi acuan bagi pembangunan desa justru sering dipandang sebelah mata.
Dalam situasi ini, sepertinya tidak ada tanggapan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkayang, dan pihaknya tidak berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam setiap musyawarah desa.
Namun, banyak warga yang merasa skeptis terhadap sikap tersebut, menuntut agar adanya langkah konkret dan pengawasan yang lebih ketat agar Musyawarah Desa tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata. "Kami ingin melihat hasil nyata, bukan hanya di atas kertas. Apabila ada perubahan yang baik, kami pasti akan mendukung," tambahnya
Dengan adanya kritik dan masukan dari masyarakat, diharapkan pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Desa sehingga tujuan awal dari kegiatan ini dapat tercapai, serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa dapat terlaksana secara efektif dan transparan.
Rep. Latip Ibrahim
